Oleh ABU BAKAR*)
Masalah paling krusial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah ekonomi, sebagian kecil penduduk sudah menikmati kelimpahan yang berlebih. Sementara itu, sebagian besar penduduk masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ini membuat tingginya perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Kenyataan tersebut tidak semestinya terjadi, apabila pemerintah dalam menjalankan mandatnya berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Sebagai pihak yang sedang berkuasa, pemerintah seharusnya memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola, mengolah, serta memanfaat sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mulai dari sumber-sumber ekonomi yang ada di darat (tambang timah, batubara, nikel, besi, dan emas yang relatif berlimpah), begitu juga dari sumber air (laut, danau, sungai, dengan ikan dan mutiara, dan aneka macam kekayaan laut), demikian juga udara dengan aset komunikasi yang ada.
Jika semua aset-aset tersebut dapat dikelola dengan jujur dan transparan, akan menambah kepercayaan diri sebagai bangsa yang berdaulat secara ekonomi. Sebagai negara demokrasi pancasila, semestinya pemerintah lebih mengedepankan kepentingan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pemodal. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah detik ini negeri kita masih konsisten dengan nilai-nilai pancasila sebagai landasan ideologi bangsa? Ataukah telah digeser kepada konsep liberal?
Demokrasi...kekuasaan ada dari dan untuk rakyat, terwujudnya kekuatan dan kekuasaan ada pada rakyat yang berdaulat, seharusnya wajib pemerintah mensejahterakan seluruh rakyatnya. Jika kita berkaca kepada negara lain seperti Kuba, Venezula, Iran, dan beberapa negara yang telah mampu menjadi tuan di negaranya telah mampu mensejahterakan rakyatnya, mengapa Indonesia tidak mampu? Kuncinya ada pada kemauan dan rasa bangga diri sebagai bangsa berdaulat.
Apabila kita yakin bahwa bangsa Indoesia menjadi primadona ekonomi dunia saat ini dan di masa yang akan datang, maka bangsa lain akan menghormati keyakinan itu, tapi masalahnya ada pada kemamuan pemerintah, pemerintah sekarang masih senang hanya menjadi makelar berdasi, tidak mau repot untuk berikhtiar, mencontohkan hidup sederhana, berwibawa, dan memiliki kecintaan yang dalam kepada rakyatnya, pemerintah yang dipilih secara demokratis, sesungguhnya adalah modal utama untuk bisa berbuat banyak untuk mensejahterakan rakyat, rakyat pasti akan mendukung setiap kebijakan yang berpengaruh terhadap pemberdayaan mereka.
Berdasarkan data yang bersumber dari Price Woterhause Cooper dalam (Suyatno, 2012) diketahui bahwa kekayaan tambang Indonesia adalah sebagai berikut: Kandungan Timah nomer 1 dunia, Batubara nomor 3 dunia, Tembaga nomor 4 dunia, Nikel nomor 5 dunia, dan Emas nomor 7 dunia, demikian juga Indonesia sebagai penghasil 85% minyak, dan 35% gas alam cair di Asia tenggara.
Sementara itu, Kompas tanggal 13 Nopember 2004 mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara terkaya dalam luas hutan dan keaneka ragaman hayati, memiliki 515 jenis mamalia, berbeda tipis dibawah Brazil, memiliki 397 jenis burung yang hanya ada di Indonesia, memiliki 1400 jenis ikan air tawar yang hanya bisa disaingi oleh Brazil, memiliki jenis ikan dan terumbu laut yang luar biasa termasuk 97 jenis ikan karang yang hanya hidup di perairan Indonesia, memiliki 477 jenis palem terbanyak di dunia, yang sangat membanggakan, bahwa Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang ada nama baru 8.870 yang sudah ada nama, dan sisanya belum memiliki nama. Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh karni Ilyas dalam Kompas Maret 2012 adalah negara bahari, negara yang telah menjadi legenda sejarah kejayaan zaman Sriwijaya dengan kapal-kapal besar yang telah tercatat dalam sejarah dunia.
Namun, kenyataan hidup rakyat Indonesia, sungguh ironis dan menyedihkan. Data statistik BPS, menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 30 juta rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Kenyataan ini tentu sangat melukai hati kita sebagai anak bangsa. Mereka adalah korban dari kerakusan pemiliki modal, yang telah bersekutu dengan pemerintah yang korup, pemerintah yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya ketimbang memikirkan kesejahteraan rakyat yang telah memberikan suara yang membawanya duduk di kursi kekuasaannya. Bahkan yang lebih membuat mata kita terbelalak, ketika bank dunia (world bank) melansir bahwa rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan yaitu mereka yang berpendapatan kurang dari 2 US dolar (Rp18.000) perhari, ada lebih dari 100 juta orang. Lebih menyakitkan lagi, jika kita saksikan bahwa rakyat yang di daerahnya merupakan penghasil tambang dan minyak, berada di bawah garis kemiskinan. Sebut saja Papuadan tempat lainnya, mulai dari Aceh hingga NTT. Sebagian besar kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerinyah adalah kebijakan yang hanya menguntungkan bagi pemilik modal, berikut ini data kepemilikikan modal asing telah merajalela disemua lini kehidupan; mulai dari bagun tidur, minum air galon atau kemasan bermerek danu kelompok usaha air bersih (aqua, dll) sahamnya lebih dari 70% milik Prancis, masuk kamar mandi, menggunakan sabun dll yang ada Unilivernya sudah hampir 80% sahamnya dimiliki oleh Inggris, begitu selesai mandi minum teh sari wangi 100 % sahamnya dimiliki Inggris, lesehan sambil merokok dengan merek sampuna sahamnya 90 % lebih dimiliki Philp Moris Amerika, mau ke kantor naik sepeda, mobil dll, dominan dimiliki oleh Jepang, Korea, Cina, Eropa, mau bangun rumah pakae semen (Tiga Roda Cibinong saham terbesar adalah Jerman. Semen Gresik oleh Meksiko, belanja ke supermaket Hero, Giant sahamnya punya Malaysia Singapura, demikian pula dengan Alfa Maret yang sudah merambah sampai daerah-daerah juga oleh Malaysia dan Singapura, Pesawat terbang Lion Air, Air Asia, dll, juga saham terbesarnya milik asing, demikian juga di perkebunan kelapa sawit ada campur tangan saham malaysia, minyak ada Total Prancis, Exon Amerika, juga dengan tambang emas PT NNT pemilik modal terbesarnya adalah Amerika, dan Jepang, sementara sahamnya pemerintah kurang dari 10%. http://dinasulaeman.wordpress.com/2010/02/27/karena-stack-orang-as-dia-bukan-teroris/
Kami rakyat sebenarnya tidak anti pemilik modal, asalkan mereka jujur dan berniat memberdayakan rakyat, berusaha melihat bahwa rakyat adalah aset/modal paling berharga sebuah perusahaan, tapi pemilik modal seperti itu tidak banyak. Dari sini timbul pertanyaan besar, benarkah demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berpihak kepada rakyat, benarkah model pembangunan ekonomi kita seperti yang diamanatkan oleh undang adalah ekonomi yang memberdayakan rakyat, apakah masih pantas kita menyebut ekonomi kita sebagai ekonomi pancasila, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bung Hatta. Bung Hatta sebagai perumus ekonomi pancasila, telah mengkaji secara mendalam tentang budaya masyarakat Indonesia, Beliau tahu persis model ekonomi yang paling cocok buat bangsa Indonesia, sebagai alumni pendidikan barat yang memiliki jiwa nasional tinggi, Beliau telah melihat tanda-tanda dari ekonomi barat yang kapitalis, tidak tepat kalau diterapkan di Indonesia. Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat barat, dalam budaya, dalam keberagaman suku, agama, ras, etnis, dan keberagaman itulah yang menjadi landasan Bung Hatta dalam merumuskan ekonomi pancasila, dengan soku guru berupa gotong royong, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk koperasi, modal dan keuntungkan dari dan untuk anggotanya. Ekonomi Pancasila sesungguhnya merupakan sintesa dari dua kekuatan besar kapitalisme barat (dikomando Amerika) dan sosialis timur (dibawah kendali Rusia). Sementara Barat dengan ekonomi kapitalisnya hanya mengenal siapa yang bermodal yang menjadi penguasa atas seluruh aset, dan yang tidak bermodal menjadi buruh. Demikian dengan timur yang menganggap bahwa hanya sistem sosialis yang bisa membuat negara bisa bertahan karena sistem buruh dan majikan (pemodal) dikendalikan oleh negara.
Indonesia sesungguhnya telah tepat dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Ekonomi Pancasila adalah model yang luar biasa, sebagaimana tertera dalam UUD 45, pasal 33 ayat (1 )perekonomian disusn sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ayat (2) bumi air fdan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikusai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmnuran rakyat (3) cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Indonesia sebagai negara yang besar akan tambah besar dan hebat jika kembali kepada jati diri bangsa yaitu mengembangkan ekonomi pancasila sebagaimana telah telah dirumuskan dalam UUD 45 tersebut. Saya yakin ekonomi Pancasila dapat menjadi solusi yang konprehensip untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sejahteralah Indonesiaku.
*) Guru Kimia SMAN 4 Malang <hasan_muthahhar@yahoo.com>
0 komentar:
Posting Komentar